Air laut yang terus merangsek kini menggenangi jalan di desa Karminah, mengancam rumahnya di pesisir Pulau Jawa. Menghadapi ancaman abrasi dan penurunan muka tanah yang kian parah, pemerintah Indonesia menggagas sebuah solusi ambisius: proyek tanggul laut raksasa. Namun, di tengah harapan warga, para ahli menyuarakan kekhawatiran serius terhadap mega proyek ini.
Kondisi Mendesak di Pesisir Utara Jawa
Bagi Karminah, seorang warga Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah, banjir rob bukanlah lagi fenomena langka, melainkan bagian dari rutinitas harian yang melumpuhkan. “Yang penting di sini tidak banjir, biar nyaman,” ujarnya kepada AFP, menunjuk ke arah jalan desa yang hampir setiap hari hilang ditelan air pasang. “Sekolah tidak bisa jalan, anak-anak tidak bisa bermain, mereka hanya bisa duduk di trotoar memandangi air.”
Kisah Karminah adalah cerminan dari jutaan warga lain di sepanjang pantai utara Jawa, wilayah yang menjadi rumah bagi lebih dari separuh total 280 juta penduduk Indonesia. Di beberapa titik, garis pantai telah mundur lebih dari satu kilometer ke daratan. Warga seperti kepala desa Bedono, Muhammad Syarif, telah mencoba berbagai cara, termasuk meninggikan lantai rumah mereka dengan tanah liat. Namun, upaya tersebut tak sebanding dengan laju kenaikan air laut. “Tanggul laut adalah solusi yang tepat karena garis pantai ini membutuhkan pengelolaan gelombang,” tegas Syarif.
Proyek Ambisius Pemerintah
Menjawab krisis ini, pemerintah mencanangkan pembangunan tanggul laut sepanjang 700 kilometer di pesisir Jawa. Proyek yang diperkirakan menelan biaya $80 miliar ini disebut sebagai salah satu inisiatif “paling vital” untuk melindungi komunitas pesisir serta ibu kota Jakarta yang juga tenggelam dengan cepat.
Presiden Prabowo Subianto telah mendesak adanya investasi dari Asia dan Timur Tengah untuk mendanai proyek kolosal ini. Bahkan, sebuah badan baru telah diresmikan untuk mengawasi langsung jalannya proyek. “Saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikannya, tetapi kita akan memulainya,” kata Prabowo pada bulan Juni lalu. Namun, dengan linimasa proyek yang membentang selama puluhan tahun dan sumber pendanaan yang belum pasti, banyak yang meragukan kapan proyek ini akan benar-benar terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
Peringatan Ahli dan Potensi Dampak Negatif
Meskipun benteng pesisir seperti tanggul laut telah digunakan di berbagai negara seperti Jepang dan Belanda untuk menahan gelombang pasang, para ahli iklim memperingatkan bahwa solusi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Laporan PBB tahun 2022 menyebutkan bahwa tanggul laut hanya menawarkan perbaikan sementara dan justru dapat memperburuk dampak perubahan iklim di kemudian hari.
Melanie Bishop, seorang profesor ekologi pesisir dari Macquarie University, Australia, menyatakan bahwa pembangunan tanggul laut memiliki “biaya lingkungan dan sosial yang besar.” Pembangunannya dapat merusak habitat garis pantai, menghancurkan pantai, memindahkan erosi ke tempat lain, serta mengganggu ekosistem dan komunitas nelayan. “Benteng ini menghalangi pergerakan hewan dan manusia antara darat dan laut,” jelasnya. Di tempat lain seperti Puerto Riko, tanggul laut bahkan runtuh akibat hantaman ombak terus-menerus yang menggerus pasir di bawahnya.
Kisah dari Desa yang Hilang
Bagi Rasjoyo, seorang petambak kepiting berusia 38 tahun, erosi pantai bukanlah masalah teoretis. Ia dan ratusan warga lainnya pernah tinggal di Desa Semonet, yang kini telah ditinggalkan dan hanya bisa dijangkau dengan perahu selama 20 menit dari daratan. Rumah-rumah kosong di sana kini terendam air laut. “Banjirnya semakin parah. Rumahnya tenggelam. Setiap bulan, perubahannya sangat drastis,” kenang Rasjoyo.
Ia pesimis bahwa proyek tanggul laut yang pertama kali diusulkan pada tahun 1995 itu akan datang tepat waktu untuk menyelamatkan desanya. “Kalau memang dibangun, kapan sampainya di sini? Tahun berapa?” tanyanya. “Mungkin juga tidak akan terlalu efektif, karena tanahnya sudah telanjur turun.”
Mencari Solusi yang Lebih Baik
Sebagai alternatif, sejumlah pakar mengusulkan solusi berbasis alam, seperti restorasi hutan bakau (mangrove) dan terumbu karang. “Tidak seperti tanggul laut yang perlu terus ditinggikan seiring kenaikan permukaan laut, habitat alami ini dapat tumbuh secara vertikal,” kata Bishop. “Dalam beberapa kasus, pertumbuhannya dapat mengimbangi laju kenaikan permukaan air laut.”
Heri Andreas, seorang ahli penurunan muka tanah dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menyarankan solusi kombinasi yang lebih terukur, seperti relokasi warga di beberapa area dan pembangunan tanggul yang lebih kecil dan tersegmentasi. Menurutnya, proposal tanggul raksasa saat ini ibarat “membunuh bebek dengan bazoka”. “Akan lebih efektif jika kita melakukan relokasi. Kemudian di beberapa bagian, mungkin cukup dengan tanggul pantai atau meninggikan infrastruktur pesisir,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mau mempertimbangkan kembali pendekatannya sebelum mega proyek ini dimulai. Sementara para ahli dan pemerintah berdebat, warga di Desa Bedono, yang baru-baru ini harus memindahkan pemakaman umum untuk menyelamatkannya dari ombak, hanya menginginkan satu hal: solusi yang cepat.
