Tidak puas dengan tanggapan India terhadap pemilu di Myanmar, kata pemberontak anti-junta

Pemberontak Myanmar tidak puas dengan sikap India terkait pemilu di negara itu yang dimulai pada 28 Desember, kata perwakilan beberapa kelompok pemberontak dari Negara Bagian Karen dan Arakan (Rakhine) di sini, Senin (29 Desember 2025).

Berbicara pada sebuah acara di Pusat Penelitian Kebijakan (CPR), perwakilan dari Partai Progresif Nasional Karenni (KNPP), Komite Kampanye Pemilu Anti-Sham dan Kongres Pelajar dan Pemuda Seluruh Arakan Burma (AASYC) menyatakan harapan bahwa Inggris dan UE tidak akan mengakui hasil jajak pendapat yang dilakukan junta dan menuduh pemerintah Tiongkok mendorong rezim militer.

“Kami telah terlibat dan berbicara dengan komunitas internasional. Kami telah menerima tanggapan positif dari Inggris dan UE bahwa mereka tidak akan mengakui pemilu tersebut. Kami menunggu pemerintah India untuk memperjelas posisi mereka, dan secara keseluruhan, kami tidak puas dengan posisi India,” kata Ko Ting Oo, pemimpin Komite Kampanye Pemilu Anti-Sham.

India telah menyerukan pemilu yang inklusif di Myanmar, namun Organisasi Bersenjata Etnis (EAO) dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) di pengasingan telah menyerukan kepada India untuk memberikan tekanan lebih besar pada junta agar pemilu tersebut benar-benar inklusif.

Perwakilan pemberontak mengatakan bahwa Tiongkok kemungkinan besar akan mengakui hasil pemilu dan mereka juga menuduh Tiongkok mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.

Mereka meminta India menyediakan platform untuk mengadakan pembicaraan di antara para pemangku kepentingan terkemuka di Myanmar sehingga proses konsultasi dapat dimajukan mengingat pemilu tiga tahap yang juga akan berlangsung pada tanggal 11 dan 25 Januari 2026.