Penyelidikan Tiongkok menemukan kapal yang dikendalikan penyelundup Taiwan merusak kabel bawah laut

Pihak berwenang Tiongkok pada Rabu (24 Desember 2025) mengatakan dua warga Taiwan memimpin operasi penyelundupan yang melibatkan kapal berawak Tiongkok yang merusak kabel bawah laut awal tahun ini.

Pada bulan Juni, pengadilan Taiwan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada kapten kapal Tiongkok yang terdaftar di Togo, Hong Tai 58, setelah dinyatakan bersalah karena dengan sengaja merusak kabel bawah laut di lepas pantai Taiwan pada bulan Februari, dalam sebuah kasus yang mengkhawatirkan para pejabat di Taipei.

Pada hari Rabu (24 Desember 2025) biro keamanan publik di Weihai, di provinsi Shandong timur Tiongkok, mengatakan penyelidikannya terhadap insiden tersebut menunjukkan bahwa dua pria Taiwan berada di balik operasi multi-kapal yang secara ilegal mengangkut barang beku ke Tiongkok. Temuan pihak berwenang muncul ⁠setelah mewawancarai tujuh awak kapal Hong Tai 58 asal Tiongkok.

Tiongkok sebelumnya menuduh Taiwan “memanipulasi” kemungkinan keterlibatan Tiongkok dalam kasus tersebut, dengan mengatakan bahwa Taiwan “membuat klaim sebelum faktanya jelas.

Biro keamanan publik ‌Weihai mengeluarkan hadiah hingga 250.000 yuan ($35.569) untuk ‍informasi atau bantuan mengenai tersangka Taiwan yang bermarga Chien dan Chen, dan menambahkan bahwa mereka ‍masuk dalam daftar orang yang dicari di kantor bea cukai Tiongkok sejak tahun 2014.

Kantor Urusan Taiwan di Tiongkok menuduh Partai Progresif Demokratik Taiwan memprovokasi konfrontasi, dan mengatakan bahwa Taipei “mengabaikan fakta-fakta dalam kasus tersebut” dan “dengan jahat membesar-besarkan” situasi.

Taipei “melindungi dan memaafkan kejahatan penyelundupan, menggunakan kesempatan ini untuk melakukan manipulasi politik dan merusak hubungan ⁠lintas selat,” kata juru bicara kantor tersebut, Peng Qingen, pada konferensi pers mingguan.

Dewan Urusan Daratan Taiwan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Beijing memandang Taiwan sebagai wilayahnya sendiri. Taipei menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa hanya masyarakat pulau tersebut yang dapat menentukan masa depan mereka.