Kongres mendesak PM Modi untuk bertindak melawan meningkatnya kejahatan rasial yang menargetkan umat Kristen

Sekretaris Jenderal Kongres (organisasi) KC Venugopal telah menulis surat kepada Perdana Menteri Narendra Modi untuk mengungkapkan “kekecewaan yang mendalam” atas apa yang ia gambarkan sebagai “lonjakan kekerasan dan intimidasi yang mengkhawatirkan” terhadap komunitas Kristen India selama musim Natal. Venugopal menuduh bahwa serangan-serangan ini merupakan “serangan yang kurang ajar” terhadap jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan kesetaraan.

Dalam suratnya, Venugopal mengutip serangkaian insiden di seluruh negara bagian termasuk Delhi, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, dan bahkan Kerala. Dia mengklaim bahwa massa yang berafiliasi dengan kelompok sayap kanan mengganggu perayaan Natal, menyerang gereja, dan melecehkan jamaah.

Di antara insiden yang disorot adalah serangan verbal terhadap perempuan dan anak-anak yang mengenakan topi Santa di Lajpat Nagar di Delhi, serangan terhadap gereja dan rumah umat Kristen di desa Kanker di Chhattisgarh, dan vandalisme di Mal Magneto Raipur di mana dekorasi Natal dihancurkan. Di Madhya Pradesh, sebuah pertemuan doa di Jabalpur yang dihadiri oleh anak-anak tuna rungu dan penglihatan diduga diserbu oleh massa, sementara di Uttar Pradesh, sebuah kebaktian Malam Natal di Ghaziabad terganggu. Venugopal juga menunjuk pada serangan terhadap anak-anak yang berpartisipasi dalam prosesi nyanyian pujian di Palakkad Kerala.

“Ini bukanlah insiden-insiden yang terjadi satu kali, namun merupakan sebuah luka dalam gagasan inti India,” tulis Venugopal, seraya menuduh pemerintah “diam” yang menurutnya justru semakin menguatkan para penyebar kebencian. Dia mendesak Perdana Menteri untuk mengambil “tindakan segera dan tegas” untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memastikan warga dapat menjalankan keyakinan mereka tanpa rasa takut.

Pemimpin Kongres juga memperingatkan potensi gangguan selama perayaan Tahun Baru mendatang, dan menyerukan “tindakan pencegahan maksimal” untuk menjaga pluralisme dan keselamatan publik.