AS mencabut 85.000 visa sejak Januari karena pemerintahan Trump memperketat aturan imigrasi

Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa 85.000 visa telah dicabut sejak bulan Januari, yang menggarisbawahi fokus intensif pemerintahan Trump pada penegakan imigrasi dan keamanan perbatasan.

Dalam postingan di X, Departemen Luar Negeri menulis, “85.000 pencabutan visa sejak bulan Januari. Presiden Trump dan Menteri Rubio mematuhi satu mandat sederhana, dan mereka tidak akan berhenti dalam waktu dekat.”

Pesan tersebut menggarisbawahi komitmen berkelanjutan pemerintah terhadap pengawasan imigrasi yang ketat.

Pengumuman tersebut disertai dengan gambar Presiden Donald Trump dengan tulisan “Jadikan Amerika Aman Lagi,” yang memperkuat argumen pemerintah bahwa peraturan visa yang lebih ketat sangat penting dalam upaya keamanan nasional.

Menambahkan rincian lebih lanjut mengenai lonjakan tindakan visa, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengungkapkan bahwa lebih dari 8.000 visa yang dicabut adalah milik pelajar. Pelanggaran seperti mengemudi di bawah pengaruh alkohol, pencurian dan penyerangan diidentifikasi sebagai alasan utama, yang merupakan “hampir setengah dari pencabutan izin pada tahun lalu,” CNN mengutip ucapan pejabat itu.

Meskipun kategori-kategori ini merupakan sebagian besar pembatalan, pejabat tersebut tidak merinci sisa pencabutan pada tahun 2025. Penjelasan sebelumnya dari departemen tersebut mencakup alasan-alasan seperti berakhirnya masa berlaku visa dan kasus-kasus yang terkait dengan “dukungan terhadap terorisme”.

Sejalan dengan pendekatan penegakan hukum yang lebih luas, pemerintah juga mencabut visa pada bulan Oktober bagi individu yang dituduh “merayakan” pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk. Mahasiswa internasional yang berpartisipasi dalam protes terkait konflik Gaza juga mendapat pengawasan ketat.

Baca juga: Pembunuhan Charlie Kirk dan Persyaratan Empati

Tindakan ini mencerminkan rencana departemen tersebut, yang diuraikan pada bulan Agustus, untuk menerapkan sistem “pemeriksaan berkelanjutan” terhadap “lebih dari 55 juta orang asing” yang memegang visa AS yang sah – sebuah proses yang dimaksudkan untuk memantau individu selama mereka tinggal di negara tersebut.

Di bawah masa jabatan Trump yang kedua, Departemen Luar Negeri telah memperluas kriterianya untuk meninjau permohonan visa dan memantau pemegang visa. Pemerintah juga telah meningkatkan pemeriksaan terhadap pelamar H-1B, sebuah program utama bagi pemberi kerja AS yang mencari talenta asing khusus.

Secara keseluruhan, perluasan pencabutan visa, peningkatan langkah-langkah pemeriksaan dan perluasan pengawasan menggambarkan dorongan pemerintah yang lebih luas untuk memperketat kontrol imigrasi dan merespons secara lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terdeteksi di kalangan pemegang visa.