LensaNTBcom, Sumbawa Barat— Dinas Pertanian melalui Bidang Penyuluh batal melakukan rehab fisik terhadap delapan unit Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Rehab fisik tersebut batal dilakukan karena anggaran pembiayaannya di tarik oleh pemerintah pusat untuk penanganan Covid -19.
“Sumber pembiayaanya dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan DAK kita sudah di refocusing,” ungkap Kepala Dinas Pertanian, Suhadi melalui Kepala Bidang Penyuluh, Kusmirin ST pada media, Kamis (16/7) kemarin.
Ia mengatakan, nominal anggaran rehab yang di tarik tersebut kurang lebih Rp 2 milyar. Dengan di tariknya sumber anggaran, otomatis sentuhan bangunan fisik pada tiap BPP yang rusak akibat bencana alam gempa bumi belum bisa eksekusi.
Lanjut Kusmirin, bahwa BPP Poto Tano menjadi BPP yang paling tinggi tingkat kerusakannya bahkan bisa dikatakan tidak layak di tempati karena beberapa kerusakan pada tembok dan flapon bangunan yang ambruk.
“Terpaksa kita menunggu pembahasan anggaran tahun 2021. Dan proyek fisik yang gagal tahun ini akan kami usulkan kembali terlebih bisa di amini oleh teman-teman di pusat,” bebernya.
Meski gagal rehab kantor BPP, sambung Kusmirin lagi, penyuluh di KSB yang terdiri dari 43 pegawai sipil negara (PNS), 14 orang Tenaga Honor Lapangan (THL) dari Kementrian dan penyuluh pembantu dari kabupaten tidak mengendur semangatnya dalam mendampingi petani untuk menyukseskan sektor pertanian di tanah Pariri Lema Bariri.
“Harapan kami, bangunan BPP ini bisa di attensi untuk rehabnya dan sarana pendukung lainnya,” ungkap mantan Kabid Peternakan itu.
Terakhir, Kabid Penyuluh juga berharap penyebaran Corona ini segera berakhir sehingga ekonomi kembali lancar dan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi terganggu. (joN)
