LensaNTB, Sumbawa Barat — Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST meminta kepala desa agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang jumlahnya Rp 600.000/kk jangan sampai di politisir untuk kepentingan tim, golongan, keluarga apalagi di sunat dengan alasan keadilan pemerataan.
“Jangan di potong. Itu hak dan rizki mereka penerima,” tegas Wabup saat menyampaikan sambutan pada kegiatan rakor dengan Kepala Desa dan Lurah di posko utama Covid -19, Minggu (10/5) pagi tadi.
Untuk diketahui, dalam proses penyaluran bantuan tersebut, pemda menawarkan dua opsi yaitu tunai dan nontunai. Berbicara soal nontunai, pemerintah setempat bekerjasama dengan pihak perbankan yaitu PT Bank NTB Syariah. Dalam pembuatan rekening dan lainnya tidak di pungut biaya sepeser pun.
Bagi desa yang memilih penyaluran BLT secara tunai, Wabup menekankan bahwa membawa uang dalam besar juga rawan dengan kriminal kejahatan dan kekerasan terlebih rentan dan sarat terjadi pemotongan.
“Jika ditemukan BLT ini disunat, maka lapor polisi agar selanjutnya di ringkus,” ujarnya.
Kades sebagai ujung tombak dari salah satu kebijakan nasional ini diharapkan pendataannya cepat rampung agar bantuan untuk keluarga segera di nikmati. Pemda menginginkan, secepatnya cair agar bisa di gunakan untuk Idul Fitri.
“Pendataan harus obyektif dan mengacu pada juknis siapa yang layak menerima bantuan,” harapnya ramah seraya mengatakan jangan paksakan data berdasarkan sahabat apalagi titip menitip.
“Soal data, verifikasi secara teliti agar jangan sampai ada yang ganda,” pungkasnya. (joN)
