Nampak salah satu sudut Dermaga Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang
Foto; ist
Ini proyek gagal yang tidak bisa di paksa-paksakan
LensaNTB.com, (Sumbawa Barat) — Anggota legislatif Sumbawa Barat, Ahmad Jamaluddin meminta pemerintah setempat untuk mengalih fungsikan Dermaga Labuan Lalar. Pasalnya, aset tak bergerak itu hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan di optimalkan.
Prihal tersebut di lontar oleh politisi Partai Demokrat itu pada media, Rabu (15/4) di ruang kerjanya.
Ahmad Jamaluddin S.Ag anggota DPRD yang kini menjadi anggota Komisi III
“Kemungkinan besar saat ini kondisi seputar dermaga terjadi pendangkalan. Lokasi sandar kapal dalam kapasitas besar tidak cocok lantaran spot tersebut posisi pecahnya ombak,” ungkap Ahmad.
Nah, jika di fungsikan kembali untuk sarana bongkar muat batu bara untuk kepentingan PLTU, maka mesti di keruk lagi. Kalaupun di maksimalkan lagi, pasti uang daerah keluar.
“Ini proyek gagal yang tidak bisa di paksa-paksakan,” tegasnya lagi.
Publik sangat menyorot Dermaga Labuan Lalar ini. Pemda, sambungnya lagi, sempat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dermaga apung kapal cepat. Tapi apa, kondisinya saat cukup memprihatikan.
“Kalau memang tidak bisa, kami sarankan di alih fungsikan saja. Bisa saja untuk pasar ikan, sarana hiburan yang muaranya untuk kepentingan publik dan memberi PAD untuk daerah,” bebernya lagi.
Untuk diketahui, pembangunan Dermaga Labuan Lalar masuk dalam salah satu proyek multiyears KSB dan di ikat dalam perda. Anggaran yang di kucurkan pun dalam jumlah besar.
“Kami akan panggil leading sektor terkait mempertayakan sejauh mana progres usulan Dermaga itu ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Masih dari keterangan Ahmad, pada saat di gaungkan pembangunan dermaga, pihaknya sempat melakukan penolakan. Akan tetapi, saat itu pemda memberi sikap optimis bahwa dermaga tersebut akan menghadirkan multiplayer effect khususnya ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga tanah Pariri Lema Bariri. Tetapi sekarang, masyarakat bisa melihat aset tersebut tidur dan menimbulkan persepsi buang-buang uang daerah.
“Hampir dua tahun lebih di suarakan agar masuk tol laut nasional. Tapi kementrian belum memberi respect besar meski sempat meninjau,” papar pria yang kini menjadi anggota Komisi III pada parlement Sumbawa Barat itu. (joN)
