LensaNTB.com, Sumbawa Barat – Sesuai dengan mandat UU No. 6 tahun 2014, tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang menekankan fokus pembangunan Indonesia harus dimulai dari unit terkecil pemerintahan, yaitu Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat, dimana Desa diharapkan mampu menjadi pendorong pembangunan di Indonesia, pada hari Rabu, 6 Maret 2019, bertempat di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Sumbawa Barat, Focus Group Discussion (FGD) menyelenggarakan diskusi dengan tema ‘Rule Model Desa Inkubator BUMDes’.
Untuk itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat, Melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Trisman, ST.,MT menargetkan dalam diskusi tersebut, pihaknya ingin membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Percontohan di setiap Kecamatan di KSB, sebagai bentuk konsorsium BUMDes untuk menopang keberlanjutan unit usaha BUMDes dalam skala lebih besar.
Kegiatan tersebut, sebagai bentuk pemahaman pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). dalam diskusi ini, melibatkan banyak pihak, baik itu Pemerintah yang pro pengembangan BUMDes, Akademisi yang mengkaji perkembangan BUMDes dan pihak Swasta yang memberi kepastian modal dan pasar untuk produk BUMDes.
Tris, demikian Trisman Akrab disapa, memaparkan mengenai Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa. Dalam materinya, Ia kembali mengingatkan, bahwa model ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan model ekonomi yang berbasis pasar dengan intervensi Pemerintah yang memainkan peranan penting di dalamnya.
“Dalam kerangka pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, BUMDes kemudian memegang peranan penting sebagai keterwakilan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan dalam penyediaan layanan umum bagi masyarakat Desa,” jelasnya.
Untuk hasil FGD ini akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut diatas dengan membentuk tim penguatan inkubasi BUMDes yang melibatkan Akademisi, Praktisi, Pers, Lsm, Instansi terkait dan tentunya masyarakat Desa yang menjadi ujung tombak perkembangan BUMDes.
Selain itu, di harapkan sinergitas dan peran lintas sektoral yang berkomitmen untuk mengembangan BUMDes, karena BUMDes harus fokus pada potensi dan kebutuhan Desa.
Lebih lanjut Tris menambahkan, terkait BUMDes langsung mendapat respon positif oleh Kepala Bappeda Litbang KSB dengan menitikberatkan untuk fokus kepada potensi Desa.
“Jika berani memulai perencanaan maka, berani pula memulai untuk melaksanakan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan,” imbuhya.
Di penghujung diskusi, moderator menutup kegiatan dengan kesimpulan, BUMDes harus mampu didorong untuk menjadi penopang kesejahteraan masyarakat Desa, melalui ekonomi sebagai entri poin utama.
Turut menjadi Peserta dalam Focus Group Discusssion Kepala Bapedda, DPMPD, Dikes, MUI, K3P, DLH, Perindagkop, Akademisi, LSM, media, Perbankan dan KNPI.(LN.SB)
