(Foto Ist : Mohammad Happy Hamdu Akbar Caleg Partai Berkarya No 4 Dapil Kecamatan Mataram)
LensaNTB.com, Mataram – Sebagai Ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi baromater dan tolak ukur bagi laju dan pesat pertumbuhan ekonomi, keterbukaan lapangan pekerjaan, pesat pembangunan dan berbagai aspek lainnya, bila dibandingkan Kabupaten/Kota lain di NTB.
Namun demikian. Pertumbuhan ekonomi dan pesat laju pembangunan di Kota Mataram, jangan sampai meminggirkan penduduk menjadi warga asli kota Mataram.
Mereka menjadi penduduk asli kota Mataram, harus tetap diberikan ruang lebih luas, dan peran aktif untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan dilakukan pemerintah kota Mataram.
“Jangan ada warga Kota Mataram terpinggirkan dari pembangunan ada,” kata Caleg nomor urut 4 Dapil kecamatan Mataram, Mohammad Happy Hamdu Akbar, kepada media ini, senin (11/3) kemarin.
Bukan tanpa alasan dirinya mengkhawatirkan hal tersebut. Dia mencontohkan, laju dan pesat pembangunan di sejumlah kota besar di Indonesia. Justru, menjadikan warga asli kota tersebut harus terpinggirkan.
Mereka hanya bisa menjadi penonton di daerahnya itu, sementara kue pembangunan di kota tersebut lebih banyak dinikmati para pendatang. Misalnya, Jakarta, Surabaya dan kota besar lain di Indonesia.
Karena itu, sejak awal pemkot Mataram dan semua pihak lainnya, harus diingatkan agar tumbuh dan pesat pembangunan, tidak sampai membuat ada warga terpinggirkan bahkan terlupakan.
“Baik bagi mereka warga asli maupun pendatang. Prinsipnya, kota Mataram harus nyaman bagi semua pihak,” tandas alumni SMP 1 Mataram tersebut.
Happy Akbar juga meminta kepada Pemkot Mataram kedepan, agar tidak sembarang memberikan izin bagi pembangunan baik pertokoan, perumahan, dan lainnya.
Penerbitan izin harus harus diupayakan selektif dan terukur serta terencana. Sehingga pembangunan berlangsung di Kota Mataram tidak mengalami tumpang tindih.
Baginya, dengan pembangunan dilakukan tumpang tindih dikhawatirkan, akan memunculkan kesemrautan dan tata kelola perkotaan sangat tidak nyaman.
Dengan kondisi itu, kota Mataram menjadi kota tidak asri dan nyaman lagi untuk ditinggali maupun berusaha.
“Hal ini harus jadi perhatian serius Pemkot Mataram,” terang alumni SMA 5 Mataram tersebut.
Dia menambahkan, hal yang tidak kalah penting harus jadi prioritaskan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Jika dirinya diamanahkan dan diberikan kepercayaan dari warga kecamatan Mataram dengan 9 kelurahan, sebagai wakilnya yang duduk di DPRD Kota Mataram, dirinya komitmen dan bertekad akan mendorong dan upaya menguayaan dari sisi legislatif dan penganggaran, dukungan dan support bagi peningkatan kualitas SDM.
Misalnya, pembekalan, pelatihan, kursus dan lainya. Sehingga dipastikan, dengan keterampilam dan keahlian dimiliki tersebut, mereka tidak akan menjadi penonton pembangunan di daerahnya.
Namun dipastikan, keterampilan dan keahlian dimiliki tersebut akan mengantarkan mereka bisa berkontribusi dan memperoleh peran maksimal dalam penunjang pembangunan di Kota Mataram.
“Karena semua harus berperan dan terlibat aktif, dengan kapasitas dan keahlian dimiliki masing-masing,” tandas alumni Universitas Brawijaya Malang tersebut.(LN. Red)
