LensaNTB.com, Lombok Utara – Pasca gempa di Lombok Utara, berbagai asumsi dan spekulasi bermunculan seiring dengan mengalirnya armada bantuan dari berbagai N.G.O maupun Pemda dari luar NTB. Setumpuk persoalan pun bermunculan bersamaan dengan upaya percepatan pemulihan korban terdampak gempa. Mulai dari regulasi pencairan anggaran yang bertolak belakang dengan statment Presiden yang sempat meninjau hingga 3 kali bahkan sempat menginap ditenda beberapa waktu lalu.
Kondisi ini memancing berbagai kepentingan menyusupi situasi tersebut, mulai dari kepentingan panggung (popularitas, red) hingga kepentingan untung (bisnis, red). Suasana semakin diperkeruh dengan sikap warga terdampak yang tidak menerima regulasi prosedur pencairan bantuan yang dinilai ribet dan nyelimet dan bersebrangan dengan janji presiden yang menyatakan akan memberikan bantuan uang tunai.
Sungguh bencana memancing sodakoh, berokah sekaligus rasa gerah aparatur pemerintahan dalam menghadapi situasi tersebut.
Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH, usai menerima kunjungan rombongan tamunya dari Singapura yang menawarkan kerjasama dibidang pendidikan pondok pesantren (School Sisters), menjelaskan bahwa, Pemkab KLU membuka pintu selebar lebarnya kepada donatur maupun relawan untuk membantu percepatan pemulihan asal jangan mempolitisir keadaan. Sabtu malam (1/12) dikediamannya.
Terkait kehadiran Kader Militan Jokowi (KAMIJO, red) Najmul menegaskan bahwa, saat ini KLU membutuhkan aplikator sebanyak banyaknya karena aplikator yang ada belum mencukupi. Siapapun yang mau membantu percepatan pemulihan KLU silahkan kami welcome.
“Kami membutuhkan aplikator risha sebanyak banyaknya, karena yang ada saat ini belum mencukupi untuk mengejar target pemerintah. Mudah mudahan semuanya niatnya juga lurus tidak bermuatan politis. Kalau niat KAMIJO hadir di KLU untuk membantu masyarakat, kami welcome, sepanjang tidak melakukan persinggungan dengan pihak lain dan tidak mempolitisir keadaan,”tegasnya.
Lebih jauh Najmul Ahyar menjelaskan bahwa, sejauh ini KAMIJO belum melakukan koordinasi secara resmi dengan pihak Pemkab KLU sehingga belum diketahui motifasi dan misi yang diusungnya. Pada dasrnya KLU masih membutuhkan rekan untuk membuat panel sebanyak banyaknya yang disertai dengan aplikatornya. Sementara rumah hunian yang menuntut diselesaikan dalam waktu cepat mencapai 60.000 unit.
“Menurut catatac BPBD huntap yang sudah terbangun baru mencapai 37 unit dengan model berfariasi. Namun yang sedang dalam prose pengerjaan banyak, dan masyarakat juga sedang membangun rumahnya sedang marak. Kami ingin agar peroses pembangunan HUNTAP warga ini lebih cepat lagi,”jelasnya.
Dituturkannya juga bahwa hasil diskusinya dengan mantan relawan bencana gempa di Jogja dalam menangani pemulihannya memakan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan Huntap 15.000 unit, lalu dibandingkannya dengan kondisi di KLU.
Trekait dengan penilaian yang memojokkan pemda dalam penanganan pemulihan KLU, najmul hanya menghimbau agar masyarakat lebih berfikir positif, masalah pendapat atau penilaian itu adalah hak masing masing. Tapi jika ingin membuktikan apa yang pemda perbuat cobalah untuk mengikutinya selam 3 hari saja. Lebih baik memacu semangat percepatan agar semuanya bisa terlaksana dengan baik dan maksimal, pesannya. (LNTB.Harisma)
