Foto: Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah didampingi Bupati Najmul Akhyar saat berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara pada 6/10/2018
Lensantb.com, Lombok Utara– Adanya pelbagai desakan atas lambannya penanganan pascabencana gempa bumi yang dirasakan warga di Kabupaten Lombok Utara membuat pemerintah daerahnya turut bergeming.
Perkembangan data terkini, terdapat 1,478 warga yang akan menerima dana stimulan hunian masyarakat terdampak gempa dari yang sudah diselesaikan verifikasinya. Namun hingga saat ini belum dirasakan realisasinya.
Persoalan lain diungkapkan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, terkait dengan bantuan jaminan hidup (jadup) kepada masyarakatnya yang sempat menyeruak ke publik.
“Pihak Kementerian Sosial pernah melayangkan surat ke gubernur dan kami menerima tembusannya. Sesuai juknisnya, setelah masa transisi darurat baru bisa diberikan. Namun apakah jadup ini diberikan atau tidak, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukannya,” ungkapnya, Senin (08/10).
Bupati menyayangkan cukup lambannya pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat. Mengingat indikatornya tidak ada perkembangan terkait penyalurannya.
“Berharap semoga ada keseimbangan dari pemerintah pusat, terkait laju verifikasi diimbangi dengan penyalurannya. Terkait infrastruktur, seharusnya sekolah-sekolah darurat mestinya sudah selesai didirikan semua. Tapi, hingga saat ini, masih ada siswa yang belajar di luar ruangan tanpa adanya ruang darurat,” harapnya untuk membijaksanai berbagai permasalahan yang ada.
Terkait dengan persoalan itu, selama ini pihak Pemda Lombok Utara menggandeng berbagai unsur baik NGO, pararelawan, lembaga sosial kemanusiaan dan berbagai pihak yang mau berkontribusi untuk membangun hunian sementara (huntara) yang dibangun pada lokasi rumah masing-masing warga. Selain mengefektifkan gerakan kembali ke rumah yang telah coba dilakukannya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, ketika berdiskusi dengan warga setempat pada (6/10) lalu bahwa dari hasil diskusi yang dapat akan dijadikan bahan referensi untuk memberikan pengawasan terkait kebijakan pascagempa di Provinsi NTB.
Wakil rakyat daerah pemilihan NTB itu menyatakan DPR telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Bencana NTB dan Sulawesi Tengah, tinggal diumumkan pada sidang paripurna untuk mengawasi kinerja dan kebijakan pusat di daerah.
Terkait hunian tetap yang rencananya dikucurkan pemerintah pusat, Fahri menyampaikan agar pemerintah merealisasikan dana dimaksud dan mempercayai rakyat yang sedang susah untuk membangun kembali huniannya.
“Percayalah kepada rakyat yang sedang susah, agar hidup rakyat (terdampak gempa) pulih kembali, pemerintah daerah telah mempunyai mekanisme verifikasi dan asistensi penyalurannya,” paparnya.
Selain itu pula disampakainnya, DPR RI telah melakukan mobilisasi dana untuk huntara dengan mengumpulkan aktivis NGO dalam upaya mencari solusi terhadap hunian sementara serta hunian tumbuh bagi masyarakat yang terdampak bencana. (Harry)
